Home Top Ad

Siap membantu para takmir

Dampak masif korupsi

Share:

Dampak masif korupsi
Oleh: Mustaien, S.Pd, S.Ud

"Kami orang nggak punya
Emang kami orang nggak kaya
Kami punya hati
Juga harga diri
Orang kaya banyak tingkahnya
Orang kaya banyak mau nya
Kata orang, negeri kita negeri hukum
Yang besar salah pura-pura nggak tau
Yang kecil salah cepat-cepat dihukum
Sakitnya minta ampun
Rezki rakyat kau ambil
Kamu suap orang-orang sipil
Kami ambilkan upil
Lewat mulut supaya kamu mikir
Hey pejabat dasar keparat
Rizki rakyat
Kau simpan rapat-rapat." Itulah puisi Suap Orang Miskin.
Korupsi, rasywah, atau rasuah adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak, dengan kata lain penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
Ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih mendewakan materi, maka dapat memaksa terjadinya permainan uang dan korupsi. Korupsi akan terus berlangsung selama masih terdapat kesalahan tentang cara memandang kekayaan. Semakin banyak orang salah dalam memandang kekayaan, semakin besar pula kemungkinan orang melakukan kesalahan dalam mengakses kekayaan.
Sementara akibat korupsi, antara lain:
1. menghabiskan atau memakan uang dan harta negara untuk kepentingan pribadi;
2. menjadikan negara miskin;
3. menjadikan negara memiliki banyak utang di luar negeri;
4. menimbulkan ketidakadilan dalam hal pendapatan dan kekayaan;
5. menimbulkan kecemburuan sosial;
6. hanya memperkaya seseorang yang dekat dengan penguasa;
7. menciptakan sikap frustasi, kekesalan, dan kemarahan pada kalangan rakyat yang tidak memperoleh pendapatan yang adil;
8. menimbulkan kepercayaan rakyat pada pemimpin hilang;
9. menghancurkan kebersaan bangsa;
10. menciptakan aksi pertentangan, permusuhan, dan pengerusakkan fasilitas-fasilitas negara akibat dari hilangnya kepercayaan rakyat pada penguasa.
Langkah-langkah mencegah korupsi, tentu begitu banyak yang harus dilakukan, paling tidak ada
tiga kategori. Kategori pertama meliputi perizinan tata niaga terkait peningkatan pelayanan dan kepatuhan perizinan dan penanaman modal; perbaikan tata kelola data dan kepatuhan sektor ekstraktif, kehutanan, dan perkebunan; penguatan manajemen basis data petani; serta integrasi dan sinkronisasi data impor pangan strategis.
Kategori kedua, terkait keuangan negara, yaitu peningkatan sistem perencanaan, penganggaran, penatalaksanaan, pengadaan, dan pelaporan berbasis elektronik; serta peningkatan profesionalitas dan modernisasi pengadaan barang dan jasa. Juga meliputi optimalisasi penerimaan negara dari penerimaan pajak dan nonpajak.
Kategori ketiga mencakup penegakan hukum dan reformasi birokrasi, yaitu penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi. Termasuk implementasi grand design strategi pengawasan desa dan perbaikan tata kelola sistem peradilan pidana terpadu.
Hukum Seberat-beratnya 
Pemberantasan korupsi memang tidak sekadar mengembalikan uang negara. Lebih penting dari itu, kejaksaan harus menindak tegas pelaku korupsi dan menjatuhkan hukuman seberat- beratnya terhadap koruptor. Jadi, selain subsider dan pengembalian asset negara yang telah dikorupsi, koruptor juga harus dihukum seberat-beratnya.
Pelaksanaan hukuman koruptor yang sekarang belum mampu mengurangi koruptor dan menghilangkan korupsi. Maka para koruptor perlu diberi hukuman yang berefek menjerakan, bukan hanya memenjarakan dalam waktu singkat seperti selama ini terjadi. Dengan hukuman yang berat, mereka yang melakukan akan merasa takut korupsi. 
Wallahu a'lam

Tidak ada komentar